Cina, China, dan Tiongkok

0
513

Meski presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menginstruksikan penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina, perdebatan tentang hal ini masih belum selesai. Berbagai pihak dengan asumsinya masing-masing merasa punya landasan untuk memilih memakai Cina, China, atau Tiongkok.

SBY telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Keppres itu pada intinya menghapus istilah China dan kembali ke istilah etnis Tionghoa. Selain itu, SBY menetapkan pada semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa. Untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

SBY beralasan penghapusan istilah itu untuk menghilangkan kesan rasis dan diskriminasi terhadap penduduk Indonesia berdarah Tionghoa. Apalagi kata Cina sendiri telah mengakibatkan timbulnya perlakuan sewenang-wenang terhadap penduduk keturunan sepanjang kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan Orde Baru runtuh. (Baca cerpen “Clara” karya Seno Gumira Ajidarma).

Namun nyatanya hingga sekarang persoalan ini masih saja ramai dibicarakan. Majalah Tempo masih memakai kata Cina dalam edisi berjudul Selamat Datang Buruh Cina pada 29 Agustus 2015. Polemik atas kata-kata pilihan Tempo bahkan memicu digelarnya Diskusi Ruang Tengah. UU Suhardi, Redaktur Bahasa Tempo, berkukuh memakai kata Cina karena kata-kata dianggapnya tak mencerminkan penghinaan. Setiap kata sejatinya adalah netral. Pendapatnya sejalan dengan pemikiran Remy Sylado dan Ajip Rosidi.

Dalam Pikiran Rakyat 12 Juni 2010, Ajip menulis, “Yang ganjil kalau dalam bahasa Indonesia (kata Cina) dianggap mempunyai unsur menghina, tetapi dalam bahasa Inggris disambut baik. Artinya tidak dianggap mengandung unsur menghina. Padahal pemakaian kata “Cina” dalam bahasa Melayu sejak dahulu dianggap wajar saja.”

Senada, Remy Sylado mengkritik penggunaan kata China seperti yang dipakai banyak media massa. Remy menyebut pemaksaan pelafalan China merusak bahasa Indonesia. Ia lantas mengkritik orang Indonesia yang “sok Inggris” karena melafalkan Cina menjadi China. Hal ini, menurut dia, menggambarkan orang Indonesia tidak percaya diri terhadap bahasanya. Remy, seperti dikutip dari Tempo.co, menyatakan kata Cina ada dalam kamus bahasa Cina dan aksara Cina. (http://nasional.tempo.co/read/news/2013/10/20/079523178/perbedaan-cina-dan-china-versi-remy-sylado)

Di lain pihak, sejarawan Peter Carey menyebut kata Cina sudah ada dalam arsip-arsip sejarah sejak masa kolonial. Karena itulah, kita mengenal adanya kampung Cina, kapitein Cina, bahkan Pondok Cina yang menjadi nama daerah di Depok yang berbatasan dengan Jakarta Selatan. Bahkan salah satu buku karya Peter Carey berjudul Orang Cina, Candu, Bandar Tol, dan Perang Jawa (Komunitas Bambu, 2014). Sebagai jalan tengah, ia menganjurkan kata Tiongkok bisa dipakai untuk menyebut nama negara, tetapi kata Cina dipakai untuk menyebut nama etnis, makanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah atau budaya. “Kita tentu tidak bisa mengubah Stasiun Pondok Cina menjadi Stasiun Pondok Tionghoa,” ujarnya.

Perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina (RRC) di Indonesia kini sudah mengubah namanya menjadi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal itu tentu didasari pertimbangan yang matang. Bila ditilik dari sejarahnya, pemakaian kata Tionghoa dan Tiongkok ternyata juga cukup tua. Penggunaan istilah Tiongkok diambil dari terjemahan Chung Kuo. Selain itu, pada tahun 1901 didirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Kwan yang dipengaruhi oleh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Penggunaan kata Tionghoa juga terpengaruh gerakan Sun Yat Sen untuk meruntuhkan Dinasti Ching dan menggantinya dengan “Chung Hwa Ming Kuo” atau “Republik Tiongkok. Surat kabar di Tanah Air pada 1920-an, termasuk Sin Po, secara konsisten mempergunakan kata Tionghoa dan Tiongkok.

Namun perkembangan situasi politik kemudian berubah. Terjadinya gerakan 30 September 1965 dan kecurigaan adanya dukungan Republik Rakyat Tiongkok menjadi pemicunya. Pemerintah Orde Baru dengan Edaran Presidium Kabinet Ampera tentang Masalah Cina Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 menyampaikan imbauan agar istilah “Cina” digunakan secara umum karena itulah yang katanya benar. Surat edaran itu juga menganjurkan agar istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” sejak surat tersebut terbit ditinggalkan saja. Tak jelas apa dasar surat edaran yang ditandatangani Jenderal Sudharmono, yang waktu itu menjabat Sekretaris Kabinet tersebut.

Susilo Bambang Yudhoyono kemudian meluruskannya lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Pada masa kini, sudah sepantasnya kita menghargai permintaan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan memakai kata Tiongkok untuk menyebut nama negara. Sebab, ternyata bukan alasan rasis yang menjadi dasarnya, tapi untuk menghargai sejarah mereka sebagai etnis.

Kompas sudah konsisten menggunakan kata Tiongkok, sementara Tempo teguh memakai kata Cina. Bagaimana dengan Anda?

 

 

Kirim Tanggapan