Kenapa Jurnalis Masa Kini Harus Berpihak?

0
397

“Robots vs Journalists? It’s happening?” adalah tulisan Thomas Baekdal yang telah mengantarkan saya kepada wawasan baru. Tulisan itu sekaligus mempertanyakan lagi apa tugas jurnalis dan sikap jurnalisme pada masa ini.

Straight journalism alias jurnalisme lempang telah menjadi acuan bagi banyak jurnalis. Mereka, misalnya, dituntut tidak boleh mengemukakan opini atau terseret dalam pendapat pribadi kala menuliskan berita. Setuju atau tidak setuju, jurnalis harus memaparkan fakta. Masalahnya, sudahkah si jurnalis mengetahui “fakta” itu sendiri sebelum ia membaginya kepada publik.

Menurut Baekdal, “model bisnis lama menjadi reporter dan membawa berita telah berakhir”. Jika hanya menyampaikan informasi semacam 5 W+1H, komputer alias robot pun dapat melakukannya bahkan lebih baik. Baekdal telah membuktikannya dalam berita tentang gempa bumi di LA, yang disebutnya sebagai salah satu yang terbaik.

Nah, pertanyaannya, jika era tugas jurnalis model lama sudah terasa sedemikian kuno, ke arah mana seharusnya jurnalisme berkiblat? Baekdal menyatakan, “In other words, journalists are better storytellers but their stories are just not that good.”

Bagaimana cara mengisahkan cerita yang lebih baik? Tentu saja adalah dengan berpihak. Tidak ada di bumi ini sesuatu yang benar-benar netral. Sejarah bahkan selalu berpihak. Hanya waktu yang akan menguji perihal kebenaran itu sendiri. Contohnya adalah riset tentang Sultan Hasanudin. Dulu Sultan Hasanudin dipuja-puja sebagai tokoh pahlawan yang melawan penjajah. Namun, riset terbaru oleh Leonard Andaya perihal Perang Makassar mengungkap sisi lain Sultan Hasanudin.

Jika hanya memaparkan informasi, semua orang bisa melakukannya. Lintasan informasi mengenai kecelakaan atau kebakaran, misalnya, bisa didapatkan dari sosial media, seperti Twitter, Path, Instagram, atau Facebook. Orang yang mem-posting informasi di akun media sosialnya dengan caranya sendiri telah menjadi jurnalis. Karena itu, seorang jurnalis masa kini dalam tulisannya harus mengedepankan sikap, wawasan, persfektif, dan analisis. Kata seorang teman yang paling saya ingat, setiap jurnalisme di muka bumi pasti berpihak, entah itu berpihak kepada kebenaran atau berpihak kepada pemilik modal.

Persoalannya adalah kebanyakan jurnalis kita miskin pengetahuan. Akibatnya, tulisannya menjadi dangkal dan kehilangan rasa kemanusiaan. Dalam pemberitaan Kampung Pulo, misalnya, seperti yang banyak beredar, kita menelan mentah-mentah informasi bahwa penggusuran Kampung Pulo diperlukan untuk membebaskan Jakarta dari banjir. “Kalau tidak kapan lagi kita antisipasi banjir ini. Tidak lain ini upaya untuk bebaskan masyarakat Jakarta dari luapan Kali Ciliwung,” terang Sekda DKI Jakarta Saefullah, dikutip Detik.com, Kamis (20/8/2015).

Karena termakan itu, kita merasa asyik saja meski 1,7 hektare dari 2,8 hektare di Kampung Pulo bersertifikat dan semuanya digusur dengan alasan “tanah negara”. Para penghuni Kampung Pulo yang asalnya mempunyai tanah kini menjadi orang kontrakan. Situs berita Tempo.co mengabarkan, “Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur Hartono Abdullah mengatakan penggusuran akan tetap dilakukan sesuai jadwal. Menurut dia, penggusuran dilakukan karena warga mendirikan bangunan di atas tanah negara.” (20 Agustus 2015)

Padahal, penggunaan kata “tanah milik negara” tidak boleh dipakai sembarangan lantaran pemerintah telah gagal menjalankan politik pertanahan. Sejarah menunjukkan bahwa tanah merupakan aset paling berharga di Jakarta. Demi tanah, terjadilah kongkalingkong antara pemerintah daerah, pemilik modal, dan pengusaha properti. Pemerintah gagal lantaran tidak mampu mengakomodasi warga yang ingin membuat sertifikat tanah. Pertama karena mahalnya kebangetan dan kedua warga dipersulit dalam proses pembuatannya. (Cek di sini: http://www.rappler.com/indonesia/103351-kontroversi-tanah-kampung-pulo)

Karena itulah seorang jurnalis harus berpikir jernih dan bisa membedakan antara fakta dan propaganda. Pada hari-hari ini terasa bahwa propaganda disebar sebagai fakta, kemeejahatan kemanusiaan dimuliakan sebagai pejuang HAM. Tentang reklamasi Teluk Jakarta, misalnya. Siapakah yang peduli tentang nasib para nelayan yang kini tak bisa mendapatkan ikan dan harus menjual kapalnya serta beralih profesi menjadi sopir angkot atau bahkan pemulung?

Ahok-Pitung

Soal kasus sampah Jakarta dengan pemerintah Bekasi, misalnya menyangkut penghadangan truk sampah ke Bantargebang, tentu ada aspek-aspek sosial yang harus kita cermati. Sebab, kota sebesar Jakarta sudah selayaknya mempunyai sistem pengelolaan sampah sendiri. Jangan hanya memaki-maki kota tetangga karena konsep megapolitan harus saling menguntungkan dan bukan didasarkan pada keegoisan semata. Cek http://metro.tempo.co/read/news/2015/11/22/083721266/kisruh-sampah-jakarta-siapa-saja-aktor-aktornya

Maka bicara soal jurnalis hari ini seharusnya bukanlah jurnalis yang hanya duduk-duduk mengedit berita dari reporter di lapangan atau mencari berita sensasional sebanyak-banyaknya demi menaikkan traffic/pageviews. Sebab, serendah-rendahnya itu hanyalah jurnalisme tukang. Jurnalis seharusnya terus belajar untuk berpikir, berdebat, dan bernalar demi kemanusiaannya. Jurnalis yang mencerna apa arti berita bagi pembacanya. Nah para jurnalis, kemanakah kalian berpihak?

 

Kirim Tanggapan