Hasan Djafar: Majapahit Tak Pernah Kuasai Nusantara

0
788

Hasan Djafar tampak bersahaja mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat dan topi hitam. Ia duduk di atas sebuah bangku kayu dan tersenyum ketika saya mengulurkan tangan sambil menyapanya. Laki-laki yang pernah bekerja di Museum Nasional itu adalah seorang arkeolog, ahli epigrafi dan sejarah kuno. Di tangannya ia memegang buku Meilink-Roelofsz berjudul Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500-1630.

“Saya memakai buku ini dulu ketika menyusun skripsi tahun 1970-an,” katanya membuka percakapan, Sabtu, 16 April 2016.

Buku yang dipakainya ketika itu tentu yang berbahasa asli keluaran tahun 1960-an, sementara yang sedang dibolak-baliknya adalah versi terjemahan bahasa Indonesianya yang baru saja terbit.

Hasan Djafar menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia dengan skripsi perihal masa akhir Majapahit. Kini hasil penelitiannya sudah diterbitkan Komunitas Bambu dengan judul Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya. Dalam buku itu ia menguak alasan runtuhnya kerajaan yang disebut-sebut terbesar serta memiliki pengaruh paling luas pada zamannya. Juga fakta bahwa Hayam Wuruk bukanlah raja terakhir Majapahit.

Meski dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar, kenyataannya Majapahit tak pernah menguasai Nusantara. Hasan Djafar mengungkapkan dalam etimologi “menguasai” ada kesan seolah-olah ada daerah taklukkan dan ada upeti yang disetorkan dari penguasa daerah kepada Raja Majapahit.

Faktanya, kata Hasan Djafar, hubungan Majapahit dengan daerah-daerah sekitarnya bersifat “mitra satata” alias sahabat atau mitra dalam kedudukan yang setara.

Dalam hal ini Majapahit dengan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa, seperti Lasem, Tuban, Gresik dan Jepara menyediakan tempat bagi berkumpulnya para pedagang dari seantero Nusantara. Hasan Djafar mengatakan “nusa” adalah ‘pulau-pulau atau daerah’, sementara “antara” adalah ‘yang lain.’ Jadi Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai “daerah-daerah yang lain” ―karena kenyataannya memang di luar wilayah Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri berlokasi di Trowulan, dekat Sungai Brantas, dan merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Komoditi utama Majapahit adalah beras.

Daerah yang lain itu mana saja? “Banyak,” ucap Hasan Djafar. “Misalnya dari Sumatera ada hasil hutan, dari Kalimantan ada logam, dari Cina ada sutra. Jangan lupakan juga para pedagang Arab dengan kapur barus dan rempah-rempahnya,” ia menjelaskan. Dengan demikian, pada akhir abad ke-14 sebenarnya perdagangan Majapahit sudah berciri globalisasi.

Konsep Nusantara, kata Hasan Djafar, merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama untuk keamanan dan perdagangan regional. Sifatnya bukan menguasai, sehingga jika ada pemberian hadiah, itu bukanlah upeti.

“Misalkan ada duta besar datang memberikan hadiah kepada Presiden Jokowi, apakah negara itu disebut ada dalam pengaruh Indonesia. Kan, tidak,” ujarnya.

Sebagai kerajaan adikuasa setelah zaman Sriwijaya berakhir, Majapahit memang berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan itu sebagai daerah tujuan pemasaran dan sebagai penghasil sumber daya alam dalam perdagangan. Namun, hubungannya tidak antara penguasa dan yang dikuasai secara politik. Yang tercipta adalah hubungan kerja sama setara, sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah itu.

Namun ada suara lain yang berbeda. Abdurrahman dalam buku Persepsi Baru Sejarah Indonesia mengutip Negarakertagama menyatakan bahwa Majapahit menerapkan prinsip negara serikat. Dalam hal ini, apabila ada kerajaan tak mau mengakui kekuasaan, maka kerajaan itu akan diperangi. Khusus Kerajaan Pajajaran saat dipimpin Prabu Siliwangi, dia tak pernah bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Perihal Peristiwa Bubat tahun 1357, menurut Agus Aris Munandar dari Universitas Indonesiaa, ada peran Gajah Mada untuk menggagalkan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan putri Sunda, Dyah Pitaloka.

Kesalahpahaman perihal Majapahit menguasai seluruh Nusantara, menurut Hasan Djafar, disebabkan para founding fathers Indonesia, utamanya Muh. Yamin, mencari formula kesatuan Indonesia (nation building). Saat itu Indonesia masih terkotak-kotak dalam semangat kesukuan dengan adanya Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera. Karena itulah disebutkan bahwa konsep Nusantara yang sudah ada pada zaman Singasari dengan nama Dipantara lantas diperkuat pada zaman Majapahit. Landasannya sumpah Patih Gajah Mada yang terkenal itu. Padahal, kata Hasan Djafar, asal-usul adanya sumpah itu adalah kitab Pararaton yang di dalamnya juga banyak kisah dongeng, seperti Ken Arok bisa terbang dan lain sebagainya. “Membacanya harus hati-hati karena Pararaton sangat istanasentris dan mencampurkan fakta dengan mitos,” ucap Djafar Hasan.

Muh. Yamin pernah menulis sebuah buku berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara yang terbit kali pertama pada 1945 dan telah dicetak ulang belasan kali. Buku itu mengisahkan kepahlawanan Gajah Mada sebagai Patih Kerajaan Majapahit. Dalam buku itu Yamin menggambarkan sosok Gajah Mada seperti Bima, tokoh pewayangan dalam Mahabharata yang dianggap paling kuat. Wajahnya bulat gemuk, pipinya kembung, dan bibirnya bulat. Namun, kata Hasan Djafar, Yamin membayangkan imaji Gajah Mada dari sebuah celengan di Trowulan yang di depannya ada sebuah muka. “Masak ‘kan Gajah Mada disamakan dengan celengan,” Hasan Djafar bertanya.

Dalam buku itu, Yamin juga melampirkan secarik peta wilayah Indonesia―terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaud―dengan judul Daerah Nusantara dalam Keradjaan Madjapahit. Tentang peta ini Djafar mengungkapkan bahwa gagasan persatuan ini oleh para sejarawan telah ditafsirkan sebagai wilayah Majapahit, sehingga seolah-olah ada penaklukan.

“Itu salahnya dan itu yang harus diluruskan,” ucap Hasan Djafar.

Kirim Tanggapan