Mata Sejarawan Inggris Melihat Korupsi di Indonesia

0
663

 

Baru-baru ini publik Indonesia terhenyak dengan ditangkapnya Bupati Klaten oleh KPK karena terindikasi menerima suap terkait penerimaan PNS. Kasus Sri Hartini, sang Bupati Klaten, membuka mata khalayak nasional bahwa dinasti politik selama 20 tahun rupanya telah terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Dua pasang suami-istri secara bergantian memerintah daerah itu dengan dalih menerima amanat rakyat. Hal ini mengingatkan kita atas apa yang terjadi di Banten, Jawa Barat, dengan dinasti politik yang dipimpin oleh mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Setelah 19 tahun, reformasi belum berjalan ke arah yang diharapkan. Desentralisasi justru mendorong terciptanya raja-raja kecil di daerah alih-alih pemerataan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat. Barangkali terdorong oleh hal tersebut, Peter Carey, sejarawan Perang Jawa asal Oxford, Inggris, merilis buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional pada 9 Desember 2016.

Peter Carey terkenal berkat disertasinya tentang Pangeran Diponegoro di Cornel University. Hasil penelitiannya itu telah dibukukan oleh KPG dengan judul Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855 (2007) dalam tiga jilid setebal 1.146 halaman. 19. Kumpulan artikelnya tentang kiprah perempuan bersama Vincent J.H Houben telah dibukukan pula oleh penerbit yang sama dengan judul Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX (2016). Kali ini ia menyentuh topik yang terbilang “panas”, yakni korupsi, dan menariknya dengan sejarah Jawa dan Inggris yang menjadi keahliannya. Namun, tidak semuanya ditulis sendiri. Sebagian—terutama soal perkembangan korupsi dewasa ini—ditulisnya bersama Jan Suhardiyanto, seorang mantan wartawan yang juga mantan mahasiswanya.

Pemaparan dalam buku ini dibuka dengan warisan Sir Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Batavia (1808-1811). Alasan utamanya, Daendels berhasil menerapkan sistem baru yang kelak akan menjadi dasar sebuah negara modern. Ia mengintegrasikan Pulau Jawa sebagai kesatuan pemerintahan dan infrastruktur yang membuka jalan untuk memberantas warisan korupsi era VOC  (hlm. 2).

Selain itu, Daendels juga meninggalkan warisan berupa sentralisasi kekuasaan yang berpusat di Batavia. Ia mengubah hubungan antara pemerintah kolonial di Batavia dengan para raja-raja independen di Pulau Jawa selamanya.

Sistem yang diterapkan Daendels inilah yang menjadi ciri khas rezim-rezim berikutnya hingga terbitnya Undang-Undang Desentralisasi bulan April 1999 pada masa pendek jabatan Presiden BJ Habibie. Daendels mengubah sistem desentralisasi ke sentralisasi demi memberantas korupsi, tapi ratusan tahun setelahnya sistem ini terbukti gagal. Pun ketika sistem dikembalikan lagi kepada desentralisasi, korupsi masih tetap meraja-lela. Jadi apa salah?

Barangkali yang diperlukan adalah perubahan paradigma. Dalam Bab 2 berjudul “Korupsi di Indonesia Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris 1660-1830”, Peter Carey menunjukkan pengalaman panjang Inggris memberantas korupsi selama hampir tiga abad. Pertanyaannya, apakah Indonesia butuh tiga abad lagi untuk menghilangkan korupsi selama-lamanya?

Dalam Bab ini Peter Carey seolah-olah ingin menunjukkan, “Saya ingin memberitahukan pengalaman negara saya, Inggris, yang barangkali bisa berguna bagi Indonesia.” Menyitir Mahatma Gandhi, Peter Carey menyatakan, “Jarang orang menjadi baik hanya demi kebajikan. Mereka menjadi baik karena keadaan mengaruskan.” (hlm. 47). Dengan demikian, apakah keterpaksaan menjadi satu-satunya jalan untuk memberantas korupsi yang sangat merugikan negara ini?

Korupsi telah menggerogoti sendi-sendi negara. Para pejabat yang menikmati uang korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kesenangan diri sendiri telah banyak yang dicokok dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, peran lembaga anti-korupsi justu dilemahkan dengan ditangkapnya pimpinan KPK atas tuduhan yang janggal di masa lalu dan direvisinya UU KPK yang ternyata bertujuan melemahkan fungsi KPK.

Di lain pihak, hukuman yang diterima para koruptor belum sepenuhnya membuat rakyat puas. Tindakan penyitaan dan uang hasil korupsi memang dikembalikan kepada negara, tapi pemiskinan terhadap mereka belum dilakukan. Malah ironisnya, Ketua MK Akil Mochtar yang sebelumnya pernah mengusulkan potong jari terhadap para koruptor malah tertangkap tangan lantaran menerima suap terkait kasus yang ditanganinya. Inikah yang disebut “tepercik air di muka sendiri?”

Peter Carey telah menunjukkan bahwa korupsi hampir membangkrutkan suatu negara, seperti yang dialami Prancis pasca-Perang Kemerdekaan Amerika—yang kemudian membuka pintu bagi terjadinya Revolusi Prancis. Inggris sendiri pada abad ke-18 terjebak dalam utang yang membengkak dan tindak korup para pejabat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik dalam negeri yang berujung pada pemakzulan dan eksekusi terhadap kelompok elite.

Indonesia seharusnya bisa belajar dari kedua negara ini dan negara-negara lain yang telah berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti Singapura dan Hong Kong. Revolusi mental mendesak dilakukan. Caranya telah ditunjukkan pria kelahiran Kamboja pengagum Diponegoro ini dan bisa dilihat dalam filsafat moral yang dikembangkan pemikir dan ahli hukum Jeremy Bentham (1748-1832) dan adiknya, Samuel Bentham (1757-1831). Mereka mempopulerkan doktrin “utilitarianism” yang menitikberatkan kepada unsur sifat hemat (irit), efisiensi, kebersahajaan, dan integritas terutama di bidang keuangan negara (fiskal) dan militer (angkatan bersenjata) serta masyarakat luas dan kalangan partai politik tertentu. Carey menyebut inilah kualitas yang dikembangkan seorang Diponegoro pada tahun-tahun yang sama di Yogyakarta (hlm. 65).

Fakta sejarah telah dipaparkan, pengalaman telah diberikan. Korupsi memang telah menjangkiti Indonesia sejak masa kolonial, bahkan era sebelumnya. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Namun, bukan berarti buku ini hanya menguak bobrok catatan sejarah korupsi Indonesia. Pelajari akarnya, bandingkan, lalu ubahlah paradigma. Begitu kira-kira yang hendak disuarakan Peter Carey. Masalahnya, kita mau atau tidak? Atau kita terlalu nyaman dan terlena sampai akhirnya nanti tak sadar negara roboh tiba-tiba akibat kejahatan kemanusiaan ini.

Kelebihan buku ini adalah catatan yang rapi dan detil pada daftar pustaka. Peter Carey, yang kini mengajar di  Universitas Indonesia, tampaknya secara cermat melakukan riset dan memasukkan hasil-hasil penelitannya, baik yang baru ataupun terdahulu, untuk mendukung argumennya. Kutipan dari buku filsafat dan karya para pemikir lainnya menggambarkan adanya sisi romantis dan puitis penulisnya. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah kesaksian langsung pada Bab Lima yang merupakan bagian paling menarik dari buku ini. Yakni sebuah cerita mirip Babad Diponegoro yang didasarkan atas pengamatan yang jujur dan jernih tentang korupsi yang masih menjadi isu abadi di Indonesia.

JUDUL: KORUPSI DALAM SILANG SEJARAH INDONESIA: DARI DAENDELS (1808-1811) SAMPAI ERA REFORMASI.

PENULIS: PETER CAREY

PENERBIT: KOMUNITAS BAMBU, OKTOBER 2016

JUMLAH HALAMAN: xlix + 184 hlm

ISBN 9799799542324

** penulis adalah editor serta pemerhati sastra dan budaya

*** dimuat di Koran Tempo edisi akhir pekan, 4 Februari 2017.

Kirim Tanggapan