Normalisasi Gaya Ahok Versus Naturalisasi Sungai Gaya Anies, Ini Bedanya

0
3831
Sungai Ciliwung yang dibeton (Foto Lantur Maulana, Tjondet Kita)

Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan istilah naturalisasi yang diceploskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ditanya normalisasi untuk mengatasi banjir yang melanda DKI Jakarta, Anies justru menjawab naturalisasi. Lantas, apa bedanya normalisasi gaya Ahok dengan naturalisasi gaya Anies?

Pertama, mari kita bedah secara bahasa dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan normalisasi bermakna ‘tindakan menjadikan normal (biasa) kembali; tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau yang normal’. 

Dengan demikian, normalisasi sungai dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan menjadi normal kembali. Misalnya, sungai yang tadinya rusak dikembalikan ke keadaan normal, yang berarti keadaan sebelum rusak.

Dilansir dari situs Jakarta Smart City, normalisasi sungai dimaksudkan sebagai metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.

Normalisasi dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman. Keadaan ini riskan menyebabkan banjir di Jakarta.

Namun pada praktiknya, masyarakat sekitar sungai lebih mengenal normalisasi yang dilakukan Ahok sebagai pembetonan. Wikipedia menyebut normalisasi Sungai Ciliwung merupakan proses pembuatan dinding turap beton atau sheetpile pada sisi Sungai Ciliwung sedalam 10-12 meter ke bawah sungai.

Sungai Ciliwung (Foto Lantur Maulana, Tjondet Kita)

Lantur Maulana dari Yayasan Tjondet Kita menyebut sekitar 19 kilometer betonisasi telah dilakukan Pemprov DKI dan PT Brantas dari TB Simatupang sampai Kalibata. Padahal menurut dia, normalisasi seharusnya bagus, dengan menanam kembali pohon-pohon sebagai penahan erosi.

“Apa gunanya SK 646 tahun 2016 soal perlindungan buah-buahan asli Condet,” ia menggugat. “Yang jelas berapa ratus pohon ditebang dan kearifan lokal dihilangnya,” ucapnya lagi.

Betonisasi secara langsung telah mengubah aliran dan debit air. Sungai Ciliwung secara umum memang berair deras, tapi setelah pembetonan justru semakin deras. “2007 airnya sangat besar, tapi minim kerusakan karena tidak terlalu deras. Sekarang setelah dibeton arusnya sangat besar dan banyak rumah yang rusak. Belum lagi kemudian hari orang Condet akan krisis air, padahal selama ini orang Condet enggak pernah pakai PAM,” ucap Lantur.

Naturalisasi Gaya Anies, Istilah Baru atau Sekadar Lips Service?

Ketika Anies Baswedan mengeluarkan istilah naturalisasi, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Sebab, Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya mencantumkan makna naturalisasi sebagai hal terkait kewarganegaraan dan biologi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan naturalisasi sebagai ‘pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan’ dan gejala terjadinya penyesuaian diri tumbuhan yang didatangkan dari tempat lain dan menjadi anggota biasa masyarakat tumbuhan di tempat yang baru itu’.

Dengan demikian, banyak yang berseloroh bahwa sungai akan diberikan KTP seperti layaknya warga negara. Namun sebenarnya, konsep yang dibawa Anies Baswedan sudah dikenal lama di luar negeri. Situs Kota Toronto, Kanada, memampangkan istilah urban river naturalization untuk proyek di Ontario.

Anies Baswedan sendiri ketika diwawancarai menyatakan akan mempertahankan ekosistem sungai. Dia menyebut akan mengembalikan sungai kepada bentuk alaminya—termasuk asumsi saya—mempertahankan bentuk sungai yang berkelok-kelok dan tidak dibeton. Berdasarkan kearifan lokal, sungai yang berkelok-kelok itu menambah panjang dan daya tampung, supaya tak meluap saat debit air tinggi.

Sungai Ciliwung sebelum dibeton (Foto Lantur Maulana, Tjondet Kita)

Naturalisasi secara umum berarti ‘mengembalikan bentuk sungai kepada bentuk alaminya’.  Jangan dibeton, jangan diluruskan, jangan dipersempit. Bahkan, pohonnya jangan ditebangi, daerah resapan jangan ditimbun. Pokoknya, kembali ke bentuk sedia kala.

Lantas, apa bedanya dengan normalisasi? Zulkifli Harahap, seorang editor, dalam sebuah diskusi bernas di Klinik Bahasa, menyebut naturalisasi lebih lengkap dari normalisasi karena memperhatikan keseluruhan lansekap. Berdasarkan analogi ini, sungai bisa dinormalkan dengan cara: (1) menormalisasi badan sungai ditambah; (2) mengembalikan lansekap sempadan sungainya ke suatu keadaan yang alami. Jadi, menurut Zulkhar, naturalisasi bukan sekadar normalisasi badan sungai.

Zulkifli menyampaikan pula Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan kamus ekabahasa tidak bisa untuk mencari arti kata pungut yang sesungguhnya karena miskin korpus dan kekuranglengkapan makna. Maka, makna baru kata naturalisasi harus ditambahkan dalam KBBI.

Meski Anies menyatakan naturalisasi beda dengan normalisasi, Lantur Maulana yang sehari-hari berjuang menyelamatkan Ciliwung menyatakan naturalisasi tak jauh beda dari normalisasi. Ia ingin masyarakat sekitar ikut dilibatkan dalam penyelamatan Sungai Ciliwung. Sebab, selama ini pemerintah provinsi memang tak pernah melakukan sosialiasi terkait kebijakan tata kelola sungai, meski masyarakat sekitar yang paling merasakan dampaknya. Namun demikian, ia mengatakan kokoh menyuarakan normalisasi tanpa pembetonan.

Normalisasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Sungai Ciliwung menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari aneka ragam flora dan fauna, bahkan hingga legenda Ciliwung yang disebut setan tiker atau pusaran air serta hewan asli Ciliwung, yakni senggawangan. Naturalisasi versi Anies diharapkan bisa melibatkan komunitas-komunitas di daerah aliran sungai sekitar Ciliwung.

Meski demikian, nyatanya sampai sekarang Anies Baswedan belum merealisasikan ide-idenya soal naturalisasi sungai. Program ini tampaknya tak masuk dalam prioritas di 100 hari kepengurusan Anies-Sandi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Aji kepada sebuah media online menyatakan pemaknaan istilah naturalisasi itu berdasarkan masukan dari Gubernur. “Pak Gubernur tidak mau semua titik di pinggir sungai itu dibangun dinding turap. Kalau memang kondisi alamiahnya ada tanah dan pepohonan, maka itu bisa dikembalikan fungsinya untuk ekosistem yang lebih baik,” kata Isnawa.

Namun, ia mengakui pelaksanaanya belum jelas.”Belum ada apa-apa. Baru ide Gubernur,” ucap Isnawa.

Jadi, kita tunggu saja.

Kirim Tanggapan