Penguatan Komunitas dan Pegiat Sejarah sebagai Mitra dan Pengawas Pemerintah

0
233
Salah satu momen diskusi Betawi Kita membahas soal orang Betawi dan tradisi intelektual.
  • Pendahuluan

Sejarah seringkali hanya dipahami sebagai kumpulan cerita dari masa lalu. Sebagian mengangkatnya dengan tujuan menonjolkan suatu figur dan kesan heroik, sebagian lagi berusaha mempelajarinya dan menariknya bagi perjalanan masa kini. Namun, bagi komunitas Betawi Kita, sejarah dipelajari untuk kembali kepada jati diri dan kesadaran sosial sebagai makhluk budaya.

Salah satunya dilakukan oleh Hadi, Ades, dan Gusman yang datang ke sebuah makam tua di Condet, Jakarta Timur. Bukan tanpa alasan, mereka mendapat kabar bahwa makam—yang terletak dalam suatu kompleks tanah lapang—akan digusur setelah sang ahli waris menjual sebidang tanah itu kepada seorang pengembang. Meski persetujuan resmi belum didapat, pihak pengembang sudah memancang sebagian wilayah dengan besi, menandakan akan dimulainya proses pembangunan.

Mereka pun bergerak mencari data, mewawancarai tokoh setempat, serta membuat sebuah video pendek dan menyebarkannya di laman berbagi YouTube. Dengan melakukan hal yang demikian, mereka berharap agar orang-orang Condet tidak terputus dengan sejarahnya sendiri. Sebab,menurut pengakuan salah seorang narasumber yang diwawancarai, banyak warga Condet sendiri yang tidak paham siapa Ki Sya’ban, seorang tokoh yang makamnya kini tampak tak terurus itu.

Komunitas dijalankan untuk mencapai tujuan bersama bagi para anggotanya. Bagi komunitas Betawi Kita yang berdiri sejak 2 tahun yang lalu, masa lampau dan masa kini saling berhubungan. Masa kini penting dalam mempelajari masa lalu, pun masa lalu dipelajari untuk ditarik hubungannya dengan masa kini. Sangat miris jika kita melihat fakta bahwa kebanyakan orang Betawi/Jakarta tidak mengenal kampungnya sendiri karena proses pembangunan yang meminggirkan orang Betawi. Selain itu, bagi pemerintah sendiri, barangkali kampung dianggap bukan sebagai representasi kemodernan. Kampung-kampung hilang bersamaan dengan kearifan lokal masyarakat yang melingkupinya, maka tumbuhlan manusia tanpa identitas dan jati diri yang miskin pemahaman terhadap asal budayanya sendiri.

Dari sinilah Komunitas Betawi Kita dibentuk, karena kurangnya sebuah gerakan “main pikiran” dibandingkan dengan gerakan main pukulan. Tak kurang-kurang jawara dan kelompok silat di wilayah kebudayaan Betawi, bahkan sudah ada dua lembaga besar Betawi yang tersohor, yakni Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi ( Bamus Betawi). Meski demikian, rasanya gerakan main pikiran tidak popular. Karena imej di masyarakat umum, orang Betawi masih dicitrakan sebagai orang yang kasar, tidak tahu sopan santun, dan kurang berpendidikan. Sebuah imej yang diperparah dengan penggambaran orang Betawi di stasiun televisi di Indonesia.

Lembaga Kebudayaan Betawi dibentuk melalui usulan beberapa tokoh Betawi melalui pralokakarya Penggalian dan Pengembangan Seni Budaya Betawi yang diselenggarakan Dinas Penggalian dan Pengembangan Seni Budaya Betawi yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada 1976. Setahun setelahnya, LKB resmi berdiri melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah KDKI Jakarta Nomor 197 Tahun 1977 tentang Pengukuhan Berdirinya Lembaga Kebudayaan Betawi (https://lembagakebudayaanbetawi.org/). Hingga saat ini, Lembaga Kebudayaan Betawi membina dan membawahkan ratusan sanggar seni di seluruh DKI Jakarta dan beberapa kota yang masuk wilayah kebudayaan Betawi, seperti Depok, Bogor, dan sebagainya.

Adapun Bamus Betawi baru saja melantiknya pengurusnya untuk masa jabatan 2018-2021. Di dalam website-nya, tidak disebutkan kapan Bamus Betawi berdiri. Namun, Anggaran Dasar organisasi ini menyebutkan, Bamus Betawi bertujuan menghimpun dan mempersatukan organisasi, yayasan, lembaga, kelompok masyarakat, dan segenap potensi masyarakat Betawi dalam satu wadah organisasi kemasyarakatan. Jika LKB membawahkan sanggar seni, maka Bamus Betawi membawahkan organisasi, termasuk di antara Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Keduanya merupakan contoh komunitas yang terbangun lama dan memiliki kaitan dengan pemerintah. Keduanya menjadi mitra, mempunyai SK dan dilantik oleh gubernur selaku wakil negara. Keduanya juga sering diundang dalam sebuah diskusi terbatas (FGD) mengenai sesuatu persoalan, serta dilibatkan dalam suatu kegiatan yang bersifat resmi oleh pemerintah. Salah satunya adalah festival hajat bumi Kramat Ganceng di Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, yang juga menghimpun dana secara swadaya dari masyarakat (Festival Hajat Bumi Kramat Ganceng, www.beritajakarta.id, 31 Agustus 2018).

Memang dalam hal ini, pemerintah telah menyadari peran serta komunitas sebagai mitra yang sejajar. Komunitas sejarah menjadi wadah yang tepat dalam apresiasi dan penguatan sejarah sebagai upaya memupuk kesatuan sebagai bangsa. Kesamaan persepsi akan mengokohkan identitas nasional/kolektif. Karena itu, perlu adanya sinergitas dan koordinasi dalam penguatan program agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam penguatan ekosistem kesejarahan.

Namun di pihak lain, masih ada lagi peran komunitas yang juga krusial dan tidak bisa diremehkan, yakni sebagai pengawas dan pengingat pemerintah. Sebab, sejarah selalu membuka ruang untuk intrepetasi. Selalu ada tantangan baru dan narasi yang muncul, karena  sejarah yang berkaitan dengan sistem budaya seorang individu akan menimbulkan rasa memiliki yang kuat. Sementara Negara, utamanya di masa lalu, biasanya mengendalikan dengan ketat informasi sejarah yang disampaikan kepada masyarakat.

  • Peran serta komunitas dalam suatu ekosistem sejarah

Telah lama diketahui bahwa masih kurang banyak catatan mengenai sejarah orang kebanyakan di Jakarta. Selama ini, catatan yang sampai kepada masyarakat mengenai Kota Jakarta adalah catatan yang bersumber dari pihak resmi. Sebagian besar catatan itu pun hanya menuliskan angka dan tahun-tahun mengenai perkembangan sejarah Kota Jakarta, bahkan dari buku yang bertajuk sejarah sosial Jakarta (Blackburn, 2011).

Hal ini pun telah diungkap oleh Bambang Purwanto dalam artikel berjudul “Menulis kehidupan sehari-hari Jakarta: Memikirkan kembali sejarah sosial Indonesia”. Ia mengkritisi bagaimana karya sastra tidak diperlakukan sebagai dokumen sejarah. Padahal, dia berpendapat karya sastra merupakan refleksi sosial dari kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber bersama-sama sumber inkonvensional lainnya untuk menulis sejarah masyarakat, sejarah orang kebanyakan, atau sejarah sosial dari kehidupan sehari-hari (Purwanto, 2013: 246)

Menurut Bambang Purwanto, beberapa terbitan yang membahas tentang sejarah dan masyarakat Betawi, yang diyakini secara historis sebagai penduduk asli Jakarta, juga tidak banyak memberi informasi yang diharapkan tentang masa lalu dari kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi dan orang kebanyakan di Jakarta.

Makna sejarah telah dibatasi menjadi antikuarian, sebuah konstruksi atas masa lalu yang bersifat normatif dan legitimatif, tapi tidak memiliki relevansi sosial dan kekinian. Sejarah ibaratnya hanya untuk menghormati masa lalu yang telah lewat sebagai hiasan yang indah untuk dinikmati atau dipamerkan, bukan masa lalu sebagai pelajaran dan warisan intelektual untuk memahami kekinian dan merancang masa depan yang lebih baik. Kalaupun sejarah memiliki relevansi kekikinian, sejarah tidak dipahami sebagai sebagai ilmu dan pengetahuan. Sejarah lebih dipahami secara normatif, sekadar sebagai alat pembenaran atas kekinian berdasarkan kebesaran yang interpretatif dan dianggap pernah ada pada masa lalu, walaupun kenyataan historisnya mungkin berbeda (Purwanto, 2013: 249).

Karena pemahaman yang keliru itu, sebagian besar generasi masa muda sekarang tercerabut dari akar budayanya sendiri. Mereka tidak bisa berbahasa daerah dan bahkan tidak tahu asal-usul nama tempat tinggalnya sendiri. Sebuah kekayaan berupa memori kolektif yang didasarkan pada pengalaman hidup sudah hilang. Salah satunya akibat tidak adanya rujukan maupun data historis. Ini adalah sebuah kondisi yang perlu dicermati secara kritis sebagai akibat sistem pendidikan yang gagal selama bertahun-tahun.

Salah satunya, di Jakarta sendiri, mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta hanya sebatas permukaan kulit. Orang Betawi kelabakan mencari data rujukan yang pas karena perbedaan kultur antara satu wilayah dengan yang lain, serta kurangnya data tertulis. Ditambah, penuturan narasumber secara lisan pun kadang membingungkan karena perlu diuji dulu dengan metodologi yang tepat.

Karena itu, salah satu materi pertama yang diangkat dalam diskusi Betawi Kita yang pertama adalah: “Siapa Orang Betawi”. Sebab, melalui kesadaran perihal asal-usul inilah, akan terkuak bagaimana orang Betawi merefleksikan dirinya sendiri, melalui sikap hidupnya, ritus budayanya, maupun pandangan akan alam dan sekitarnya. Kemudian, hal itu akan ditarik menjadi sebuah kesadaran kolektif perihal gejala-gejala yang terjadi di masa kini.

Dari diskusi yang sudah dijalankan selama kurang lebih 34 kali pertemuan itu, muncullah narasi-narasi alternatif dari kaum intelektual dan anggota masyarakat di pinggir kekuasaan. Selama ini, anggota Komunitas Betawi Kita ini tidak terafiliasi dengan dua lembaga besar di atas, serta jauh dengan kekuasaan. Dalam komunitas yang anggotanya terdiri atas berbagai macam profesi ini pun sangat sadar peran besar media untuk menyuarakan isu-isu aktual agar memperoleh perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini barangkali merupakan hal baru yang tidak disadari dan jarang dilakukan sebelumnya oleh komunitas di Betawi yang sudah muncul lebih dulu.

Salah satu hal yang sempat disuarakan adalah penggantian nama Jalan Mampang Prapatan dan Buncit Raya menjadi Jalan AH Nasution. Tanpa sosialisasi sebelumnya, tiba-tiba beredar surat edaran dan spanduk pengumuman perubahan nama jalan tersebut yang ditandatangani Wali Kota Jakarta Selatan. Bahkan, proses perubahan nama jalan itu pun sudah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tentu saja adanya proses yang tidak transparan dan terkesan diam-diam ini menimbulkan kekecewaan di dalam benak masyarakat Betawi. Protes pun bermunculkan di media sosial.  Namun, Komunitas Betawi Kita-lah yang lebih dulu mengeluarkan petisi meminta pembatalan nama jalan ini.

Dalam petisi yang disampaikan melalui press release, disampaikan bahwa nama jalan merupakan bagian dari sejarah masyarakat yang menghuninya. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari asal-usul di masa lampau, mencakup kisah yang disampaikan turun-temurun atau dongeng,  yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat. Bahkan, ilmu mengenai toponimi pun juga merupakan kajian yang menarik dan bisa ditinjau dari berbagai aspek, antara lain bahasa, kekhasan kontur wilayah, maupun legenda masyarakat lokal.

Hasil dari petisi yang dilakukan melalui media massa ini pun bisa dikatakan sangat signifikan. Gubernur Anies Baswedan akhirnya merevisi keputusannya setelah mempertimbangkan desakan yang muncul secara luas di masyarakat. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah media online/daring, Anies menyebut penamaan sebuah nama jalan tidak bisa hanya mengikuti Pemprov DKI Jakarta saja. Nama sebuah jalan harus mencerminkan dan melibatkan warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Seperti dikutip dari www.liputan6.com (Anies Hentikan Sosialisasi Pergantian Nama Jalan Mampang-Buncit, 1 Februari 2018), dia menyebut, “Nama sebuah tempat harus mencerminkan warganya, bukan sekadar maunya pemerintah. Jadi, tidak ada perubahan dengan sekonyong-konyong tanpa proses,” ujar Anies di RSIA Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2018).

Karena itulah, Anies berencana merevisi Keputusan Gubernur itu,agar perubahan nama jalan dapat melibatkan masyarakat. “Sehingga kota ini jadi milik semuanya,” kata Anies.

Memang ada juga unsur politik dalam penetapan nama jalan ini. Anies Baswedan sendiri mengakui bahwa perubahan nama jalan tersebut menjadi Jalan AH Nasution diusulkan oleh Ikatan Keluarga Nasution. Meski demikian, mempertimbangkan banyak warga asli yang merasa tak rela “ujug-ujug” nama kampungnya diubah, akhirnya dia membatalkan keputusan sosialisasi yang sudah diteken sebelumnya.

Berkaca dari kasus ini, bukan sekali dua nama jalan di Betawi/Jakarta diubah. Salah seorang warga Betawi asli kelahiran Condet, yakni Lantur Maulana, kepada penulis pernah mengatakan nama kampung Condet dulu, termasuk Condet Balekambang, Condet Batu Ampar, dan Condet Kampung Tengah. Namun, kata Condet pada masing-masing nama kampung itu kemudian dihilangkan.

Sejalan dengan pengusulan nama jalan yang mencerminkan kearifan lokal, nama Jalan Benyamin Suaeb di Kemayoran pun baru-baru ini saja dibuat, demi menghargai seniman multitalenta yang telah menyumbangkan banyak hal bagi kesenian Betawi tersebut. Memang diketahui Benyamin lahir dan besar, serta mendapatkan bakat senimannya akibat pergaulan dan suasana dinamis di Jalan Haji Ung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Haji Ung sendiri merupakan bapaknya dari pihak ibu.

Baru-baru ini pun, Jalan Bekasi Barat di Kawasan Jatinegara diusulkan diganti namanya menjadi Jalan Moeffreni Moemin, seorang tokoh luar biasa dari Kesatuan Siliwangi, yang menjadi penjamin terlaksananya Rapat Raksasa di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta. Namun demikian, penamaan Jalan Bekasi Barat pun punya pertimbangan historis, yakni sebagai penanda bahwa dulu wilayah Bekasi sedemikian luas, hingga sampai pinggiran Jakarta.

Tidak hanya mengkritisi soal penamaan jalan, Komunitas Betawi Kita pun sempat mengadakan sebuah aksi nekat membuat rekonstruksi peristiwa Rapat Raksasa Ikada. Salah satunya dilatarbelakangi keprihatinan bahwa sangat sedikit pihak yang memahami secara sungguh-sungguh bahwa peristiwa Ikada banyak dihadiri oleh orang Betawi. Bahkan bisa dikatakan, orang Betawi-lah yang menjadi penyokong terbesar Sukarno saat peristiwa itu.

Sejarawan JJ Rizal menyebut, ada 200.000 orang yang hadir berduyun-duyun ke Lapangan Atletik Jakarta (sekarang Monas) pada 19 September 1945. Mereka datang dari Bekasi, Kramat, Pedurenan dan lain-lain membawa spanduk bertuliskan kata-kata semangat merdeka, juga bambu runcing. Sebagian di antaranya adalah orang-orang miskin dan jawara kampung. Ibu-ibu dan anak-anak pun tak ketinggalan turut serta hadir dan melihat wajah pemimpin revolusi yang mereka cintai.

Rapat itu pun punya arti luar biasa penting dalam sejarah Indonesia. JJ Rizal mengatakan, dalam kata sambutannya di hadapan Gubernur Anies Baswedan, jika proklamasi hanya dihadiri sedikit orang dan terkesan eksklusif, maka dalam peristiwa Rapat Raksasa Ikada inilah tampak bahwa kemerdekaan Indonesia memang merupakan keinginan rakyat yang dicapai dengan susah payah, dan tidak merupakan pemberian dari Jepang. Dalam peristiwa itu juga, Sukarno mendapat legitimasi dan kepercayaan dari rakyat. Ini kemudian akan  berperan penting dalam perjalanan Republik yang masih berusia sangat belia.

Dalam rekonstruksi itu juga kemudian ditonjolkan peran Moeffreni Moe’min, yang sebelumnya tak banyak terekspos kepada publik. Sebagai Komandan Resimen V Cikampek dan juga Komandan BKR Jakarta Raya, Moeffreni Moe’min punya andil besar buat terciptanya suasana kondusif pada peristiwa Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945. Bahkan untuk melindungi pemimpin besar Bung Karno, Beliau siap pasang badan. Ia sudah menyiapkan granat di kantongnya, jika terjadi apa-apa dengan Bung Karno. Hal ini disampaikan Rachmad Sadeli, pemeran Sukarno dalam Rapat Raksasa Ikada, yang juga pendiri Pustaka Betawi (Moeffreni Moemin Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, www.liputan6.com , 9 November 2018).

Pengusulan Moeffreni Moe’min sebagai pahlawan nasional telah dilakukan tim yang bergerak dalam senyap selama kurang lebih dua tahun. Tim yang diketuai oleh Syaerofi, mantan Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi ini, mengaku telah mendapat persetujuan keluarga dan mengumpulkan data dari berbagai literasi maupun Pusat Tentara Republik Indonesia. Proses pengajuannya pun sudah dilakukan mulai dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial, hingga ke Dewan Gelar. Namun, keputusan pahlawan nasional sendiri merupakan hak prerogatif Presiden RI.

Tahun ini, Moeffreni tak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Namun, Komunitas Betawi Kita akan terus mendorong hingga isu ini mendapat perhatian dari pemerintah di tahun depan. Ini pun menjadi contoh bahwa komunitas bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjadi pengawas pemerintah dalam eksekusi hal-hal yang mungkin luput dari perhatian para pemangku kepentingan.

Salah satu contoh sukses adanya dorongan dari komunitas dalam suatu kebijakan tampak pada persoalan Rumah Cimanggis atau Gedong Tinggi yang diangkat dengan konsisten oleh Depok Heritage Community. Menurut Ratu Farah Diba, Ketua Depok Heritage Community yang konsisten mengangkat isu ini sejak beberapa 2011, Rumah Cimanggis adalah warisan arsitektur yang berharga, serta sebagai penanda terbukanya desa-desa kecil di Jawa akibat pembangunan jalan dan pendirian tempat tetirah para pembesar Hindia Belanda.

Rumah Cimanggis dibangun tahun 1775 dan 1778 oleh David J. Smith. Pemilik rumah ini adalah janda dari Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus van der Parra. Gubernur Jenderal ini memerintah Batavia tahun 1761-1775.

Ciri khas arsitektur Rumah Cimanggis, yakni memiliki atap yang tinggi dan sangat lebar. Jika dilihat dari luar tampak seperti rumah bergaya terbuka Indonesia, sedangkan bagian dalamnya memperlihatkan unsur-unsur gaya Louis ke-15, yaitu jendela lebar dan tinggi, serta melengkung bagian atasnya.

Wali Kota Depok Muhammad Idris sudah menerbitkan SK (surat keputusan) Rumah Cimanggis sebagai bangunan bersejarah yang harus dilindungi. Keputusan Wali Kota itu bernomor 593/289/Kpts/Disporyata/Huk/2018, tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Gedung Tinggi Rumah Cimanggis.

Seperti dilansir dari www.liputan6.com (Rumah Cimanggis Sah Menjadi Cagar Budaya Depok, Aktivis Minta Dijadikan Museum, 1 Oktober 2018), Ratu Farah Diba berharap Pemkot Depok bersama Kemenag segera mengadakan pertemuan dan melakukan kajian untuk kelanjutannya, untuk direstorasi  dan difungsikan sebagai Museum Kota Depok.

  • Kesimpulan

Penguatan komunitas sejarah tidak hanya penting sebagai upaya pembelajaran sejarah yang menyenangkan. Bahkan dari komunitas, orang belajar mengenal dirinya sendiri, kebudayaannya, serta bagaimana hubungan dia dengan alam. Apalagi derasnya informasi sejarah dan terbukanya penelitian mengenai masa lalu tidak diimbangi dengan terbukanya saluran informasi yang memadai ke masyarakat. Pembelajaran sejarah selama ini dikesankan mutlak milik guru sejarah di sekolah. Padahal, banyak pertanyaan tersimpan dan membutuhkan jawaban segera. Di sinilah komunitas dan para penggiat sejarah bisa menjadi mitra bagi pemerintah.

Komunitas sejarah menjadi wadah yang tepat dalam apresiasi dan penguatan sejarah sebagai upaya memupuk kesatuan sebagai bangsa. Karena itu, perlu adanya sinergitas dan koordinasi dalam penguatan program agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam penguatan ekosistem kesejarahan. Namun selain itu, fungsi pengawasan pun juga melekat pada komunitas. Dengan rasa kebersamaan yang kuat antar anggota komunitas, serta pengetahuan yang memadai perihal narasi sebagai “orang dalam”, komunitas bisa menjembatani pemahaman-pemahaman baru soal hal yang selama ini masih abu-abu. Komunikasi yang tebuka lebih baik memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang lebih berpihak kepada penduduk asli, dalam hal ini orang Betawi,yang dalam sejarahnya selalu dipinggirkan.

Masih banyak pekerjaan rumah soal Betawi yang belum selesai. Tidak adanya kurikulum bahasa daerah, Balai Bahasa Jakarta yang konsen mengurusi masalah bahasa dan sastra lokal Betawi, serta penerbitan, dan penelitian yang masif membuat banyak aspek orang Betawi yang tidak diketahui oleh orang Betawi sendiri. Memori kolektif hilang tanpa disadari. Akhirnya jati diri pun hilang. Karena itulah, pemerintah dan komunitas harus selalu bergandengan tangan, sebab bangsa tanpa karakter yang hanya membebek serta mengagungkan kebudayaan Barat tentu tidak sesuai dengan Nawacita yang digariskan oleh pemerintah itu sendiri.

 

Kirim Tanggapan